Kerusakan infrastruktur Aceh menjadi yang paling parah. Meski titik kerusakan kalah dari Sumbar, sejumlah wilayah masih terisolasi.
koranaceh.net | Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut Provinsi Aceh sebagai wilayah dengan kerusakan infrastruktur paling berat akibat bencana banjir dan longsor. Penilaian tersebut disampaikan meski secara kuantitas jumlah titik kerusakan di Aceh tidak menjadi yang tertinggi dibanding provinsi lain.
Menurut Dody, kondisi paling parah terjadi di Aceh Tengah. Hingga Kamis (18/12/2025), kawasan itu belum sepenuhnya terbuka dan masih mengalami keterisolasian akibat akses jalan yang belum pulih. “Yang paling parah memang Aceh. Sampai sekarang Aceh Tengah belum 100 persen terbuka dan masih terisolasi,” kata Dody dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).
Ia menjelaskan, sebagian jalur memang sudah dapat dilalui, namun kapasitasnya sangat terbatas. Kendaraan berukuran besar belum dapat masuk ke sejumlah titik terdampak. Kondisi tersebut berdampak langsung pada distribusi bantuan dan mobilisasi alat berat. “Kendaraan yang bisa masuk masih sangat terbatas. Kendaraan besar belum bisa masuk,” ujar Dody.
Keterbatasan akses itu, kata Dody, memaksa penyaluran bantuan di beberapa wilayah Aceh tetap dilakukan melalui jalur udara. Situasi ini membedakan Aceh dari wilayah terdampak lain, meski jumlah titik kerusakannya lebih sedikit.
Dody memaparkan, berdasarkan data Kementerian PU per 17 Desember 2025, total terdapat 1.413 titik kerusakan infrastruktur akibat bencana di tiga provinsi. Sumatera Barat mencatat jumlah tertinggi dengan 630 titik kerusakan, disusul Aceh dengan 477 titik, dan Sumatera Utara sebanyak 306 titik.
Di Aceh, 477 titik kerusakan tersebut terdiri atas 419 titik terdampak banjir dan 58 titik akibat longsor. Sementara di Sumatera Barat, kerusakan meliputi 427 titik banjir dan 203 titik longsor, yang menurut Dody banyak terjadi pada jalan dan jembatan di wilayah kabupaten. Adapun di Sumatera Utara, 180 titik terdampak banjir dan 126 titik akibat longsor.
Meski jumlah titik kerusakan di Aceh lebih rendah dibanding Sumatera Barat, Kementerian PU menilai tingkat gangguan konektivitas di Aceh lebih berat. Kerusakan pada akses penghubung utama menyebabkan sebagian wilayah belum dapat dijangkau secara normal, sehingga menghambat distribusi logistik dan penanganan darurat.
Untuk mempercepat penanganan di lapangan, Dody mengatakan pemerintah telah menyalurkan total 831 unit alat berat ke daerah terdampak di ketiga provinsi tersebut. Namun, keterbatasan akses darat di sejumlah wilayah Aceh membuat pemanfaatan alat berat belum sepenuhnya optimal.
Di sisi lain, dampak bencana juga tercermin pada peningkatan korban jiwa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatra terus bertambah.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, hingga Kamis, jumlah korban meninggal tercatat 1.053 jiwa. “Ini rekapitulasi umum hasil pencarian dan pertolongan hari ini. Kondisi sebelumnya korban meninggal dunia sejumlah 1.030 jiwa pada Senin per tanggal 15 Desember 2025,” kata Abdul.
Ia merinci, penambahan korban meninggal terjadi di Aceh dan Sumatera Utara. Di Aceh, korban meninggal bertambah 18 jiwa, masing-masing 1 jiwa di Aceh Utara dan 17 jiwa di Aceh Tamiang. Sementara di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, jumlah korban meninggal bertambah menjadi 5 jiwa.
Secara kumulatif, Aceh mencatat angka kematian tertinggi dengan 449 jiwa, disusul Sumatera Utara 360 jiwa, dan Sumatera Barat 244 jiwa.
Hingga kini, penanganan darurat masih difokuskan pada pembukaan akses dan pemulihan infrastruktur dasar. Pemerintah menyebut proses tersebut masih berlangsung, seiring kondisi lapangan yang berbeda di tiap wilayah terdampak. []
