KoranAceh.Net | Editorial – Banjir dan longsor yang berulang di Aceh bukanlah takdir semata. Ia adalah hasil dari keputusan politik, keserakahan ekonomi, dan pembiaran negara yang terlalu lama memberi karpet merah bagi perusakan hutan. Ketika air meluap dari sungai-sungai Aceh, yang naik ke permukaan bukan hanya lumpur dan kayu, tetapi juga kebenaran yang selama ini disembunyikan: hulu dirampas, hilir ditenggelamkan.
Negara kini mengakui—melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan—bahwa terdapat indikasi kuat keterlibatan korporasi dan individu dalam memicu bencana. Ini pengakuan penting, namun juga sekaligus cermin kegagalan panjang. Puluhan tahun izin diteken, konsesi dibagi, hutan dibuka, tanpa menghitung daya dukung alam dan keselamatan rakyat.
Aceh adalah contoh telanjang dari paradoks pembangunan. Di atas kertas, daerah ini dipromosikan sebagai ladang investasi. Di lapangan, rakyatnya hidup dalam kecemasan setiap musim hujan. Hutan di hulu DAS digunduli atas nama pertumbuhan ekonomi, sementara warga di hilir membayar harga mahal: rumah rusak, sawah terendam, nyawa melayang.
Narasi “bencana alam” yang kerap diulang adalah bentuk pengingkaran tanggung jawab. Alam tidak pernah tiba-tiba murka. Ia bereaksi. Ketika tutupan hutan dihilangkan, sungai disempitkan, dan tanah dipaksa menanggung beban di luar kemampuannya, banjir adalah konsekuensi logis, bukan kebetulan.
Penertiban kawasan hutan yang kini digaungkan pemerintah tidak boleh berhenti sebagai operasi administratif atau sekadar konferensi pers. Jika negara sungguh berpihak pada rakyat, maka penegakan hukum harus menyentuh aktor besar, bukan berhenti pada pelanggaran kecil di pinggiran. Tidak boleh ada korporasi yang kebal hanya karena modal besar, jejaring politik, atau label “strategis”.
Lebih jauh, Aceh bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan ruang hidup. Dalam konteks ini, investasi yang merusak hutan dan memperbesar risiko bencana bukanlah pembangunan, melainkan kolonialisme gaya baru: mengambil sumber daya, meninggalkan kehancuran.
Tajuk ini menegaskan satu sikap: pembangunan yang menenggelamkan rakyat adalah pembangunan yang gagal secara moral dan politik. Negara harus memilih—berpihak pada hutan dan manusia, atau terus melayani segelintir kepentingan yang mengubah DAS menjadi ladang profit dan kampung-kampung menjadi kolam bencana.
Jika penertiban kawasan hutan hanya menjadi slogan tanpa keberanian menindak pelaku utama, maka banjir berikutnya bukan lagi musibah, melainkan dakwaan sejarah atas kelalaian negara.[]