Bupati Aceh Utara menyebut dampak banjir bandang lebih berat dari tsunami 2004, namun perhatian pemerintah pusat dinilai minim.
KoranAceh.Net | Banda Aceh – Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil menilai dampak banjir bandang yang melanda wilayahnya pada November 2025 lebih berat dibanding tsunami Aceh 2004. Penilaian itu ia sampaikan sembari mempertanyakan minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi di Aceh Utara.
Dalam rapat koordinasi satuan tugas pemulihan pascabencana di Aceh, yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi DPR, Selasa (30/12/2025) kemarin, Ismail menyebut kerusakan akibat banjir terjadi merata, dari kawasan hulu hingga hilir. Namun, menurut dia, skala kerusakan tersebut tidak berbanding lurus dengan respons pusat.
“Pusat kayaknya tutup mata akibat kami tidak ada sinyal handphone dan mati lampu. Makanya tidak viral. Mungkin itu alasan (pemerintah pusat) tidak hadir,” kata Ismail.
Ia mempertanyakan apakah pemerintah pusat menerima informasi yang memadai soal kondisi Aceh Utara. Padahal, kata Ismail, hampir seluruh wilayah administrasi kabupaten tersebut terdampak. Dari total 27 kecamatan dan 852 desa, sebanyak 25 kecamatan atau 696 gampong terdampak banjir bandang. Yang berarti, sekitar 81 persen wilayah itu terdampak bencana.
Dampaknya, menurut data yang dipaparkan Ismail, mencapai ratusan ribu penduduk. Sebanyak 124 ribu kepala keluarga atau sekitar 433 ribu jiwa terdampak langsung. Sementara itu, 18 ribu kepala keluarga—lebih dari 67 ribu jiwa—harus mengungsi karena rumah dan lingkungan mereka rusak atau tak lagi aman ditempati.
Ismail menggambarkan situasi darurat yang dialami warganya saat akses komunikasi terputus. Ia mengatakan Pemkab Aceh Utara tak mampu berbuat banyak ketika banjir datang. “Kami bisa melihat saja bagaimana rumah hanyut, sarana ibadah hanyut, manusianya hanyut dibawa arus,” ujarnya. Warga, kata dia, bertahan di atap rumah tanpa bisa meminta bantuan cepat.
Keluhan itu berlanjut pada absennya kunjungan kepala negara ke Aceh Utara. Ismail mencatat Presiden Prabowo Subianto belum sekali pun mengunjungi wilayahnya sejak banjir bandang terjadi. Padahal, menurut Ismail, Presiden tercatat beberapa kali mendatangi lokasi bencana di daerah lain di Sumatra, termasuk sejumlah kabupaten di Aceh.
Ia menyebut Presiden lebih sering hadir di wilayah yang terdampak dan ramai diperbincangkan publik. “Selama ini Pak Presiden selalu ke Tamiang, Takengon Aceh Tengah, dan hadir di Pidie Jaya,” kata Ismail.
Ismail membandingkan situasi Aceh Utara dengan daerah lain yang lebih cepat mendapat respons. Ia menilai penyebaran informasi di media sosial turut memengaruhi atensi pemerintah. “Mungkin viralnya di Bireuen karena putus jembatan. Mungkin viralnya di Tamiang, karena kota,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat menilai dampak bencana tidak semata dari sorotan media sosial, melainkan dari besarnya wilayah dan jumlah warga yang terdampak. Isu penanganan dan pemulihan Aceh Utara, menurut dia, masih memerlukan perhatian lebih lanjut. []
