 |
|
Plt. Sekda Aceh, Muhammad Nasir membuka acara sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah serta Pertemuan Ekploratif Pengembangan Knowledge Management Center di Aula Bappeda Aceh, pada Selasa (15/4/2025), di Banda Aceh. |
Plt Sekda Aceh tekankan sinkronisasi RPJM kabupaten, provinsi, dan pusat
sebagai langkah penting untuk wujudkan visi-misi dan tekan angka
kemiskinan.
koranaceh.net
–
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Aceh, Muhammad Nasir,
menekankan pentingnya sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) antara kabupaten/kota, provinsi, dan nasional sebagai kunci dalam
mewujudkan visi-misi kepala daerah serta Presiden RI periode
2025–2029.
Hal ini disampaikan Nasir saat membuka acara Sinkronisasi Perencanaan Pusat
dan Daerah serta Pertemuan Eksploratif Pengembangan Knowledge Management
Center di Aula Bappeda Aceh, Selasa, 15 April 2025.
Baca Juga :
Plt Sekda Aceh Pimpin Rapat Persiapan MCSP KPK: “Ini Kerja Kolektif,
Bukan Sekadar Kepatuhan”
“Tanpa sinkronisasi kita akan bekerja sendiri-sendiri tanpa arah yang
jelas, begitu banyak kegiatan yang akan kita laksanakan tapi hasilnya akan
tidak baik,” kata Nasir di hadapan para kepala SKPA dan Bappeda
kabupaten/kota se-Aceh.
Ia menegaskan, penyusunan RPJM Aceh ke depan harus menjadi terjemahan
konkret dari visi dan misi Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur
Fadhlullah.
Tanpa arah yang terintegrasi, ia menilai, program-program pembangunan hanya akan menjadi tumpukan kegiatan yang
tidak berdampak signifikan bagi masyarakat.
Adapun prioritas visi-misi Pemerintah Aceh dalam lima tahun mendatang
mencakup penurunan angka kemiskinan, mewujudkan swasembada pangan, serta
perbaikan infrastruktur.
Baca Juga :
Pemko Banda Aceh Bakal Terapkan Tapping Box, DPRK Minta Fokus ke
Usaha Menengah dan Besar
“Data BPS menunjukkan Aceh masih jadi salah satu daerah termiskin, perlu
kerja keras semua, semua harus satu padu membuat perencanaan yang bisa
memastikan kemakmuran rakyat,” tegas Nasir.
Ia juga mengingatkan agar setiap program kerja yang disusun benar-benar
mengedepankan manfaat jangka panjang, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
“Jangan lagi buat kegiatan full cost namun tak punya efek positif
jangka panjang,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas,
Maliki, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan harapannya
agar RPJM Aceh dapat berkontribusi pada tiga indikator utama pembangunan
nasional: pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan pengembangan
sumber daya manusia.
“Dengan anggaran yang cukup, Aceh bisa memberi daya ungkit yang baik
sehingga berkontribusi mewujudkan sasaran nasional tersebut,” ujar
Maliki.
Baca Juga :
Plt Sekda Aceh Matangkan Proses Hibah RS Regional ke Pemkab Aceh
Tengah
Ia menambahkan, keberhasilan perencanaan RPJM 2025–2029 akan menentukan
posisi Indonesia di tahun 2045, “RPJM ini adalah titik krusial. Kita tidak
bisa lagi keliru menyusun prioritas,” katanya.
Acara tersebut dihadiri oleh seluruh kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh
(SKPA), kepala Bappeda dari seluruh kabupaten/kota, serta sejumlah akademisi
dan perwakilan organisasi masyarakat sipil.
Diskusi dalam kegiatan ini juga membahas pentingnya pengembangan
knowledge management center sebagai sarana berbagi praktik baik
antarlembaga dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Langkah sinkronisasi ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas
tingkat pemerintahan serta mendorong pendekatan pembangunan yang lebih
terarah, terukur, dan berkelanjutan bagi Aceh. [*]
