 |
Plt. Sekda Aceh, M. Nasir, yang mewakili Gubernur Aceh saat memberi sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dengan Satuan Pelaksana dan Penghubung BRA Kabupaten/Kota se Aceh, di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Selasa (15/4/2025). (Foto: HO-Pemerintah Aceh). |
Plt. Sekda Aceh tegaskan BRA harus hadir sebagai solusi untuk eks kombatan dan
korban konflik. BRA diminta fokus pada program nyata berbasis kebutuhan.
koranaceh.net –
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Aceh, Muhammad Nasir,
mengingatkan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) agar menjalankan perannya secara
strategis sebagai penyelesai masalah pascakonflik.
BRA diminta hadir tidak
hanya sebagai lembaga administratif, melainkan sebagai solusi konkret yang
memberi harapan bagi eks kombatan dan korban konflik.
“BRA lahir dari amanat MoU Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh. Tugasnya bukan
sekadar administratif, tapi membangun kepercayaan sosial, menyatukan
masyarakat, dan memberi ruang hidup yang adil, khususnya bagi para penyintas
konflik,” kata M. Nasir saat membuka Rapat Koordinasi BRA di Aula Grand
Nanggroe, Banda Aceh, Selasa malam, 15 April 2025.
Baca Juga :
DPRA Tetapkan 12 Raqan Prioritas 2025, Pemerintah Aceh Komitmen Jawab
Kebutuhan Rakyat
Dalam sambutan yang mewakili Gubernur Aceh, M. Nasir menekankan pentingnya BRA
untuk memperkuat konsolidasi, memperjelas kewenangan di tiap tingkatan, serta
menjaga integritas dan profesionalisme.
Hal ini dinilainya penting agar BRA
tidak kehilangan arah dalam menjalankan mandatnya.
“Kita punya tanggung jawab menjaga perdamaian Aceh. Tantangan masih kita
hadapi, kemiskinan, pengangguran, dan lainnya, dalam hal ini BRA harus hadir
sebagai solusi dan harapan,” ujarnya.
Ia mengapresiasi pelaksanaan rakor tersebut yang dinilainya sebagai forum
penting untuk membangun sinergi dan strategi bersama lintas daerah.
Ia juga
menyampaikan instruksi khusus kepada para ketua Komite Peralihan Aceh (KPA)
yang telah memiliki lahan pertanian agar segera menyampaikan usulan
perencanaan kepada Ketua BRA untuk proses land clearing.
“Gunakan forum ini untuk saling menguatkan, saling bersinergi dalam menyusun
langkah strategis, dan membangun komunikasi terbuka demi mewujudkan Aceh yang
damai, adil, dan sejahtera. Sebelum mengakhiri, saya minta seluruh ketua KPA
yang sudah ada lahan pertanian, untuk segera mengusulkan perencanaan pada
Ketua BRA agar proses land clearing bisa segera dilakukan,” katanya.
Baca Juga :
LKPJ 2024: Gubernur Aceh Paparkan Capaian Fiskal, Sosial, dan Pembangunan
Strategis
Usai acara pembukaan, kepada media Plt. Sekda Aceh itu mengatakan bahwa rakor ini
merupakan momentum strategis untuk menyusun program yang partisipatif dan
berbasis kebutuhan lapangan.
Ia menyebut kehadiran satuan pelaksana dari
seluruh kabupaten/kota sebagai aset penting untuk merumuskan kebijakan yang
sesuai kondisi riil.
“Rakor ini mempertemukan seluruh satuan pelaksana di tingkat kabupaten dan
kota yang tentu saja memahami dan mengetahui apa saja yang dibutuhkan para eks
kombatan, apa yang dibutuhkan para korban konflik,” ucapnya.
“Jadi, Rakor ini tentu menjadi sarana bagi BRA untuk merumuskan sebuah rencana
kerja yang bisa diterima oleh semua wilayah. Ini penting, karena BRA hadir
pascakonflik untuk mengakomodir para eks kombatan dan para korban konflik
terselesaikan persoalannya,” pungkas Plt Sekda.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua BRA Jamaluddin, Plt. Kepala Sekretariat BRA
Zulkifli, anggota DPRA Ilmiza Sa’aduddin Djamal, serta Kepala Biro
Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat.
Rapat koordinasi ini menjadi
bagian dari upaya memperkuat fondasi kerja BRA dalam mendukung reintegrasi
sosial dan ekonomi di Aceh pascakonflik. [*]
