 |
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. (Foto: Ist). |
Menteri PKP alokasikan 1.000 rumah subsidi bagi wartawan dan 20.000 bagi
petani, dengan pengawasan ketat guna memastikan kualitas dan ketepatan
sasaran.
koranaceh.net
– Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan
bahwa pemerintah telah menyiapkan 1.000 unit rumah subsidi bagi wartawan dan
20.000 unit untuk petani melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan
Perumahan (FLPP). Program ini merupakan bagian dari alokasi 220.000 unit rumah
subsidi yang ditargetkan tahun ini.
“Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya,” ujar Maruarar atau yang akrab
disapa Ara, saat ditemui usai menghadiri open house Menteri Investasi
dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, pada
Selasa malam, 1 April 2025, seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga :
Langkah Menteri PKP Wujudkan Program Tiga Juta Rumah di Tengah Keterbatasan
Anggaran
Selain wartawan dan petani, rumah subsidi juga dialokasikan untuk berbagai
profesi lainnya. Menteri PKP itu menyebutkan sebanyak 20.000 unit
diperuntukkan bagi nelayan, 20.000 untuk buruh, 20.000 bagi tenaga migran,
30.000 untuk tenaga kesehatan (nakes) yang mencakup perawat, bidan, dan tenaga
kesehatan masyarakat. Selain itu, ada 5.000 unit untuk prajurit TNI AD dan
14.500 unit untuk personel kepolisian.
Adanya alokasi khusus bagi profesi tertentu, jelas mantan anggota DPR RI
periode 2014 – 2019 itu, bertujuan untuk memberikan kepastian bagi berbagai
pihak yang terlibat dalam distribusi rumah subsidi, mulai dari perbankan
hingga pengembang.
“Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa?
Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang,
dan bagi konsumen,” terangnya.
Dalam waktu dekat, Kementerian PKP juga bakal mengundang perwakilan dari
masing-masing profesi untuk membahas lebih lanjut mengenai program ini.
“Seperti ketua umum dari perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak
ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan
perwakilan wartawannya,” tambahnya.
Baca Juga :
Wagub Aceh Hadiri Akad Massal Program Rumah untuk Guru Indonesia
Ia juga menyampaikan bahwa program rumah subsidi ini telah mendapat dukungan
penuh dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad,
dan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Salah satu bentuk dukungan tersebut
adalah kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang diturunkan dari 5
persen menjadi 4 persen untuk rumah subsidi maupun komersial.
Terkait kualitas, Menteri PKP menegaskan pentingnya membangun rumah subsidi
yang layak huni dan tidak asal jadi. “Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak
tepat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang
belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasihan kan,” tegasnya.
Untuk memastikan standar kualitas, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) guna melakukan audit langsung ke lapangan. Selain
itu, pemetaan penerima manfaat juga akan berbasis data dari Badan Pusat
Statistik (BPS) untuk memastikan rumah subsidi diberikan kepada mereka yang
benar-benar berhak.
“BPS sekarang punya data lengkap mengenai kemampuan belanja setiap individu,
dengan desil pertama memiliki kemampuan beli sekitar Rp400.000, desil kedua
Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000,” tukas Ara.
Dengan skema yang lebih terstruktur dan pengawasan ketat, diharapkan program
rumah subsidi ini dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang
membutuhkan. [*]
Sumber: Antara
