 |
|
Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, bersama sejumlah perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil saat mendatangi rapat Komisi soal Revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025). (Foto: kontras.org). |
Koalisi Masyarakat Sipil menilai langkah ini tidak transparan dan
bertentangan dengan prinsip keadilan serta efisiensi anggaran.
koranaceh.net – Koalisi
Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras pembahasan
Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang dilakukan
di hotel mewah Fairmont Jakarta pada Jumat-Sabtu, 14-15 Maret 2025.
Pembahasan RUU TNI pada Jumat, 14 Maret 2025, berlangsung mulai pukul 13.30
WIB di Ballroom Ground Floor Hotel Fairmont. Sedangkan keesokan harinya,
Sabtu, 15 Maret 2025, rapat panja RUU TNI dimulai pukul 10.00 WIB hingga
pukul 22.00 WIB di Ruang Rapat Ruby Lantai 3.
Baca Juga :
YLBHI Tolak Revisi UU TNI: Ancaman Kembalinya Dwifungsi ABRI dan Bahaya
bagi Demokrasi
Langkah ini dinilai sebagai bentuk rendahnya komitmen pemerintah dan DPR
terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi yang
berdampak luas terhadap tata kelola pertahanan negara.
Padahal, sebelumnya Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyatakan bahwa RUU
TNI tidak akan disahkan sebelum masa reses Lebaran 2025. “Pengesahan RUU TNI
baru bisa dilakukan paling cepat pada masa persidangan berikutnya,” ujar
Adies, seperti dikutip dalam siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pembahasan RUU TNI di hotel mewah ini
tidak hanya minim transparansi, tetapi juga bertentangan dengan kebijakan
efisiensi anggaran yang sedang digaungkan pemerintah.
“Pemerintah Indonesia seperti tidak memiliki rasa malu dan hanya
‘omon-omon’ belaka di tengah upaya efisiensi anggaran,” tegas Koalisi
Masyarakat Sipil, di kutip dari keterangan resminya pada Sabtu, 15 Maret
2025.
Baca Juga :
Menhan Usulkan Penambahan 5 Jabatan Sipil untuk Prajurit TNI Aktif dalam
Revisi UU TNI
Mereka menyoroti ironi di mana pemerintah memotong anggaran untuk sektor
penting seperti pendidikan dan kesehatan, bahkan menunda pelantikan Aparatur
Sipil Negara (ASN).
Namun, di saat yang sama, DPR dan pemerintah justru menggelar pembahasan
RUU TNI di hotel mewah yang menghabiskan anggaran negara dalam jumlah besar.
“Hal ini merupakan bentuk pemborosan dan pengkhianatan terhadap prinsip
keadilan dan demokrasi,” tegas Koalisi Masyarakat Sipil.
Secara substansi, Koalisi Masyarakat Sipil menilai RUU TNI masih mengandung
pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan penegakan hak asasi
manusia (HAM).
Mereka menolak draf RUU TNI maupun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang
disampaikan pemerintah ke DPR. “Revisi UU TNI berpotensi mengembalikan
dwifungsi TNI dan militerisme di Indonesia,” ujar Koalisi Masyarakat
Sipil.
Baca Juga :
Revisi UU TNI Dinilai Menghidupkan Dwifungsi, Koalisi Masyarakat Sipil
Desak DPR Hentikan Pembahasan
Salah satu poin yang dikritik adalah perluasan penempatan TNI aktif di
jabatan sipil. Langkah ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip
profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah seperti eksklusi sipil
dari jabatan sipil, dominasi militer di ranah sipil, dan loyalitas
ganda.
Koalisi Masyarakat Sipil juga mengecam pelaksanaan pembahasan RUU TNI yang
dilakukan secara diam-diam di akhir pekan dan dalam waktu singkat di akhir
masa reses DPR. “Pemerintah dan DPR harus berhenti untuk terus membohongi
dan menyakiti rasa keadilan rakyat Indonesia,” tegas mereka.
Mereka mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU TNI
yang dinilai tidak transparan dan mengabaikan partisipasi publik.
“Retorika pemotongan anggaran hanyalah gimmick, omong kosong belaka,
dan tidak memiliki kepekaan di tengah sulitnya ekonomi masyarakat,” tukas
Koalisi Masyarakat Sipil. []
