 |
|
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E., di dampingi Sekretaris Daerah Aceh, para Asisten Sekda Aceh dan instansi terkait lakukan pertemuan bersama tim SKALA terkait satu data Aceh di ruang Rapat Sekda Aceh, Selasa (25/2/2025). (Foto: Humas Pemprov Aceh). |
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menekankan pentingnya validasi data dalam
kebijakan Satu Data Aceh guna memastikan efektivitas program pembangunan dan
layanan publik.
Banda Aceh – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh),
menegaskan pentingnya validasi dan konsistensi data dalam penyusunan kebijakan
pembangunan.
Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan jajaran Satuan Kerja Perangkat
Aceh (SKPA) dan Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
(SKALA) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Selasa, 25 Februari
2025.
Baca Juga:
Stok Sembako Jelang Ramadan di Aceh Aman, Pemerintah Gelar Pasar Murah
Fokus utama dalam pertemuan ini adalah penguatan tata kelola data melalui
kebijakan Satu Data Aceh, yang merupakan bagian dari kebijakan nasional Satu
Data Indonesia.
Program ini bertujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan
dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih
efektif dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Wagub menekankan bahwa validitas data menjadi faktor krusial
dalam memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik dan tepat
sasaran.
“Kita harus memastikan bahwa permasalahan terkait Satu Data Aceh ini
benar-benar tertangani dengan baik. Kita berdiskusi untuk mencapai satu
kesimpulan yang jelas soal data,” ujarnya.
Baca Juga:
Wagub Aceh Minta ASN Pastikan Harga Pangan Stabil Jelang Ramadhan
Ia menjelaskan berbagai program strategis seperti bantuan sosial, distribusi
BBM subsidi, kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga penyaluran gas LPG 3 kg sangat
bergantung pada data yang akurat.
Jika data yang digunakan tidak valid, tuturnya Fadhlullah, maka program yang
dirancang pemerintah berisiko tidak tepat sasaran dan gagal menyelesaikan
permasalahan di masyarakat.
“Contohnya, data rumah layak huni dan tidak layak huni, kepesertaan BPJS
Kesehatan, distribusi gas LPG 3 kg, bantuan sosial, hingga BBM
subsidi—semuanya membutuhkan data yang valid dan terkontrol dengan baik,” kata
Wagub.
Fadhlullah pun meminta seluruh pihak terkait untuk bergerak cepat dalam
memverifikasi dan memvalidasi data agar informasi yang digunakan benar-benar
akurat. “Kita harus memastikan bahwa data di Aceh benar-benar valid. Ini wajib
dibereskan,” tegasnya.
Baca Juga:
Wagub Aceh Ajak Mahasiswa Berperan dalam Pengelolaan SDA, Simposium Bahas
Temuan Cadangan Gas Besar
Ia juga menginstruksikan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian
(Diskominsa) Aceh untuk memainkan peran lebih aktif dalam mengelola dan
menyelenggarakan sistem Satu Data Aceh.
Dengan begitu, kebijakan ini bisa diterapkan secara optimal dan mendukung
transparansi informasi bagi masyarakat.
“Diskominsa harus memaksimalkan perannya sebagai pusat informasi pemerintah
Aceh, memastikan data yang tersedia dapat diakses dengan mudah, serta
menyebarkan informasi kepada masyarakat secara transparan,” ujarnya.
Pertemuan ini turut dihadiri Plt. Sekda Aceh Al Hudri, para asisten sekda,
Kepala Diskominsa Aceh, sejumlah kepala SKPA terkait, serta tim SKALA Aceh.[]
