 |
|
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, saat berbicara dalam pertemuan dengan BUMD, BUMN serta para pelaku usaha di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (17/2/2025). (Foto: Humas Pemprov Aceh). |
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengundang BUMD, BUMN, dan pelaku usaha untuk
membahas sinergi dalam pembangunan ekonomi. Ia menekankan kemudahan investasi,
pengurangan hambatan birokrasi, dan pengembangan infrastruktur vital.
Banda Aceh – Pemerintah Aceh berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi
daerah dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pelaku usaha
swasta.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe
Gubernur Aceh, Senin, 17 Februari 2025, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah,
menegaskan pentingnya sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam
mengembangkan berbagai sektor strategis, mulai dari energi, pertambangan,
perdagangan, hingga perhubungan.
Baca Juga:
Gubernur Aceh Lantik Bupati Aceh Utara, Dorong Sinergi dan Pengembangan
Ekonomi Daerah
Hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari sejumlah perusahaan besar, instansi
pemerintah, serta asosiasi bisnis yang berperan dalam pembangunan ekonomi
Aceh. Dalam arahannya, Fadhlullah menyampaikan komitmen Pemerintah Aceh, di
bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf dan dirinya, untuk mempermudah
investasi dengan menghilangkan hambatan birokrasi yang tidak perlu.
“Jika ada kendala apa pun di lapangan, laporkan kepada kami. Jika ada yang
mempersulit administrasi, laporkan kepada kami,” tegas Fadhlullah. Ia
menyebutkan bahwa arahan ini merupakan mandat langsung dari Presiden Prabowo
Subianto kepada Gubernur Aceh dan dirinya agar pemerintah daerah memberikan
kemudahan bagi dunia usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.
Lebih lanjut, Fadhlullah meminta seluruh perusahaan yang berinvestasi di Aceh
agar membuka kantor cabang di provinsi ini. Ia menyoroti fakta bahwa meskipun
Aceh memiliki sumber daya yang melimpah, provinsi ini masih menempati posisi
pertama sebagai daerah termiskin di Sumatera dan peringkat keempat termiskin
di Indonesia.
“Aceh memiliki sumber daya yang cukup besar, namun mengapa kita masih berada
di posisi provinsi termiskin pertama di Sumatera dan peringkat keempat di
Indonesia? Ini menunjukkan adanya masalah yang harus kita benahi bersama,”
ujarnya.
Baca Juga:
Wagub Aceh Kumpulkan Pejabat Eselon: “Kita Satu Perahu, Mari Bekerja untuk
Aceh”
Dalam pertemuan ini, Fadhlullah juga menyoroti perlunya pembangunan
infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung arus logistik. Salah satu isu
utama yang disoroti adalah distribusi minyak sawit mentah (CPO) yang masih
mengandalkan jalur darat, menyebabkan kemacetan di jalan lintas utama dan
menghambat mobilitas masyarakat serta aktivitas bisnis lainnya.
Sebagai solusi, Fadhlullah menegaskan perlunya pembangunan dua pelabuhan baru
untuk angkutan barang, masing-masing di wilayah barat-selatan dan timur Aceh.
Ia menyatakan bahwa usulan ini telah disampaikan langsung kepada Presiden
Prabowo Subianto dan mendapatkan respons positif.
Menutup pertemuan, Fadhlullah mengajak seluruh pihak untuk terus membangun
kolaborasi yang erat demi kemajuan ekonomi Aceh. “Mari kita berjalan seiring
langkah, saling bersinergi dalam membangun daerah ini,” pungkasnya.[]
