 |
Ilustrasi. (Foto: Ist). |
Hamdan Budiman
*Pemred Koran Aceh
Sejarah telah mengajarkan kita bahwa kekuasaan tanpa batas adalah jalan tol
menuju penyimpangan.
Jika sebuah lembaga tidak dapat disentuh hukum, kepada siapa ia akan
bertanggung jawab?
koranaceh.net ‒ Pemerintah
Indonesia belum lama ini mengumumkan rencana ambisius, membentuk badan
pengelola aset negara yang akan dikelola oleh Danantara sebuah perusahaan
pelat merah.
Danantara akan mengelola puluhan ribu triliun rupiah aset negara yang dinilai
kebal hukum dan tanpa transparansi yang memadai.
Rencana ini berpotensi mengelola puluhan ribu triliun rupiah aset negara dan
telah menimbulkan gelombang kekhawatiran di kalangan masyarakat, ahli
keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Salah satu poin yang paling mengkhawatirkan adalah pemberian status kebal
hukum kepada Danantara dalam pengelolaan aset tersebut.
Kebal Hukum dan Tantangan Akuntabilitas
Pemberian status kebal hukum berarti bahwa Danantara tidak dapat diadili
atau dihadapkan ke pengadilan jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan dalam
pengelolaan aset negara. Hal ini menciptakan celah yang berbahaya, di mana
badan ini dapat bertindak tanpa rasa tanggung jawab yang seharusnya dimiliki
oleh sebuah institusi yang mengelola harta publik.
Baca Juga:
Danantara Resmi Diluncurkan 24 Februari, Siap Kelola Investasi Besar
Indonesia
Kebal hukum dapat memicu tindakan korupsi, penggelapan, atau pelanggaran lain
yang dalam kondisi normal akan dikenakan sanksi hukum. Kurangnya akuntabilitas
ini sekaligus menjadikan transparansi menjadi isu krusial.
Potensi Konflik Kepentingan
Selain kekhawatiran akan akuntabilitas, hubungan erat Danantara dengan
pemerintah juga menimbulkan resiko konflik kepentingan.
Sebagai perusahaan pelat merah, Danantara tidak hanya bertanggung jawab
terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga terikat oleh kepentingan dan
kebijakan pemerintah.
Ada risiko bahwa keputusan-keputusan kritis dalam pengelolaan aset negara
mungkin dipengaruhi oleh kepentingan politik sempit, bukan berdasarkan
analisis objektif yang akan menguntungkan masyarakat luas.
Hal ini dapat menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan aset
negara dan menyalahi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Pentingnya Transparansi dan Mekanisme Pengawasan
Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, sangat penting bagi pemerintah untuk
menegakkan garis besar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset
negara oleh Danantara.
Baca Juga:
Hilangkan Bukti-Bukti Sejarah, Aceh Akan Hilang Sendirinya
Pemerintah harus memastikan bahwa informasi tentang pengelolaan aset dapat
diakses oleh masyarakat dan bahwa ada sistem monitoring yang independen untuk
memantau tindakan Danantara.
Tindakan proaktif dalam menyediakan laporan rutin dan keterbukaan dalam proses
pengambilan keputusan akan membantu membangun kepercayaan publik dan
meningkatkan akuntabilitas.
Masa Depan Ekonomi Indonesia
Kesejahteraan ekonomi Indonesia bergantung pada pengelolaan aset negara yang
baik dan transparan. Jika pemerintah gagal memastikan bahwa Danantara dapat
beroperasi tanpa bias dan dalam kerangka akuntabilitas yang transparan,
masyarakat berisiko kehilangan kontrol atas aset yang menjadi milik mereka.
Seiring dengan itu, masa depan ekonomi Indonesia juga berpotensi terganggu,
dengan kepercayaan investor yang mungkin berkurang dan ketidakpastian di
pasar.
Rencana pemerintah untuk membentuk Danantara sebagai badan pengelola
aset negara menciptakan kekhawatiran yang serius terkait akuntabilitas,
transparansi, dan potensi konflik kepentingan.
Agar aset negara terlindungi dan menjaga kepercayaan publik, sangat penting
bagi pemerintah untuk menetapkan kerangka kerja yang jelas dan mekanisme
pengawasan yang efektif.
Hanya dengan langkah-langkah tersebut, masa depan aset negara dan ekonomi
Indonesia akan terjamin, serta membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.[]