 |
Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl. RP. Soeroso, Menteng, Jakarta. (Foto: Antara). |
Kredibilitas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)
akan diuji dengan penunjukan pemimpin yang tepat. Jika dipegang oleh figur
non-profesional atau berafiliasi politik, dampaknya bisa merugikan pasar
investasi dan nilai tukar rupiah.
Jakarta ‒ Kredibilitas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
(BPI Danantara) akan diuji pertama kali melalui sosok yang akan ditunjuk
Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpinnya. Penunjukan ini menjadi krusial
karena akan menentukan arah investasi yang dikelola Danantara serta dampaknya
terhadap stabilitas pasar keuangan nasional.
Badan investasi yang dijadwalkan resmi diluncurkan pada Senin, 24 Februari
2025 ini akan fokus pada proyek energi baru terbarukan (EBT), manufaktur
canggih, industri hilir, hingga produksi pangan. Namun, muncul kekhawatiran
jika pemimpin yang ditunjuk bukan dari kalangan profesional atau memiliki
afiliasi politik, maka kepercayaan investor bisa terganggu.
Baca Juga:
Danantara Resmi Diluncurkan 24 Februari, Siap Kelola Investasi Besar
Indonesia
Menyadur kontan.co.id, Andry Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry,
Trade, and Investment Institute For Development of Economics and Finance
(Indef), menyoroti potensi dampak negatif jika Danantara dipimpin oleh figur
yang tidak memiliki keahlian di bidang investasi atau yang terafiliasi dengan
kepentingan politik.
Jika kondisi seperti itu terjadi, kata dia, justru bisa memicu aliran modal
keluar (capital outflow) dari pasar saham dan obligasi negara. “Akan
terjadi capital outflow di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Aliran
keluar dana asing juga pasar Surat Berharga Negara (SBN), sehingga semakin
memperkecil kepemilikan asing pada instrumen investasi ini,” ujarnya seperti
dikutip koranaceh.net, pada Sabtu, 22 Februari 2025.
Dampak lainnya adalah koreksi nilai saham perusahaan BUMN yang berada di bawah
kendali Danantara. Terdapat tujuh perusahaan BUMN yang akan dikelola oleh
badan investasi ini, yakni PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk (BBRI), PT PLN Persero, PT Pertamina Persero, PT Bank Negara
Indonesia Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), dan holding pertambangan
PT Mineral Industri Indonesia Persero (Mind Id).
Menurut Andry, saham Himpunan Bank Negara (Himbara) diprediksi akan mengalami
dampak paling besar dari ketidakpastian ini. Selain itu, penunjukan pemimpin
yang tidak kredibel juga bisa melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Baca Juga:
Danantara yang Kebal Hukum?
Saat ini, rupiah berada di level Rp16.313 per dolar AS pada akhir
perdagangan Jumat, 21 Februari 2025, menguat 0,15 persen dari sehari
sebelumnya. Namun, dalam sepekan terakhir, rupiah masih mengalami pelemahan
0,38 persen. Jika kondisi ketidakpastian terus berlanjut, nilai tukar rupiah
bisa terus tertekan.
“Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa menuju Rp16.500,
bahkan akan terus melemah hingga akhir tahun,” ujarnya. Situasi ini,
tambahnya, akan semakin menyulitkan Danantara dalam memperoleh pendanaan dan
kepercayaan dari investor asing.
Untuk itu, Andry menegaskan pemimpin Danantara haruslah seorang profesional
yang memiliki rekam jejak teruji dalam pengelolaan dana investasi dan bisnis
korporasi.
“Saya melihat bahwa jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi
politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat
ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan
ini akan semakin dipertanyakan,” tutupnya.
Keputusan Presiden Prabowo dalam memilih pemimpin Danantara akan menjadi ujian
awal bagi kredibilitas badan investasi ini. Jika sosok yang ditunjuk mampu
memberikan kepercayaan kepada pasar, Danantara berpotensi menjadi instrumen
investasi strategis bagi Indonesia. Namun, jika sebaliknya, badan ini justru
bisa menjadi sumber ketidakstabilan baru dalam perekonomian nasional.[]
