 |
| Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyapa awak media beserta pendukungnya usai ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU, Rabu (24/4/2024).(Foto: ig/@prabowo). |
Pemerintahan Prabowo-Gibran genap 100 hari kerja pada 28 Januari 2025.
Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis dan upaya swasembada pangan
menjadi sorotan, di tengah pujian dan kritik publik.
Banda Aceh ‒ Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil
Presiden Gibran Rakabuming Raka akan genap menjalani 100 hari kerja pada 28
Januari 2025. Dalam waktu tersebut, berbagai kebijakan telah diluncurkan,
mulai dari program unggulan hingga kebijakan-kebijakan lain yang memicu
perdebatan.
Berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik
mencapai angka sebesar 80,9 persen, terutama dari kalangan bawah yang mencapai 84,7 persen. Kalangan menengah bawah dan menengah atas masing-masing mencatat tingkat kepuasan sebesar 81,4 persen dan 75,3 persen, sementara kalangan atas berada di angka 67 persen.
Angka ini menjadi salah satu
capaian positif, meski menyimpan tantangan ke depan.
Baca Juga:
NKRI Harga Mati di Tengah Krisis Lingkungan dan Korupsi
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo dan Gibran telah
memperkenalkan sejumlah program prioritas yang bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Salah satu program unggulan yang mendapat
perhatian besar adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini dirancang sedemikian rupa untuk menjangkau kelompok rentan,
termasuk balita, santri, siswa sekolah, serta ibu hamil dan menyusui.
Program ini diawali di 190 titik pada 26 provinsi, dengan target 15 juta
penerima manfaat pada akhir tahun 2025.
Namun, program ini bukan tanpa tantangan, terutama terkait keberlanjutan
anggaran. Media asing seperti Agence France-Presse (AFP) mengangkat
isu terkait besarnya dana APBN yang dialokasikan untuk program MBG.
“Kekerdilan memengaruhi 21,5% anak-anak di negara kepulauan yang berpenduduk
sekitar 282 juta orang. Negara Asia Tenggara tersebut bertujuan untuk
mengurangi angka tersebut menjadi 5% pada tahun 2045,” katanya.
“Masalah kekerdilan [Stunting] masih menjadi tantangan serius di negara
kepulauan ini, dengan 21,5 persen anak-anak berusia di bawah lima tahun
mengalami kondisi tersebut. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target
ambisius untuk menurunkan angka tersebut menjadi 5 persen dalam kurun waktu
20 tahun ke depan [2045],” tulis laporan mereka pada Senin, 6 Januari 2025,
yang koranaceh.net translasikan menyesuaikan konteks bahasa Indonesia.
Lebih lanjut, AFP mengatakan program ini disambut skeptis oleh para ahli
dan masyarakat saat pertama kali diumumkan pada kampanye pemilihan umum
tahun lalu. Dimuat komentar ahli gizi yang “berharap program ini bukan
sekadar upaya amal sementara untuk memenuhi janji politik”.
Program ini, tulis AFP, menuai keraguan dari berbagai kalangan, terutama
dari para pengamat yang khawatir bahwa program ini bersifat sementara, tidak
berkelanjutan, dan hanya sekadar upaya pencitraan politik.
Sebagai informasi, AFP atau Agence France-Presse adalah kantor berita
internasional dan salah satu yang tertua di dunia. Berdiri pada tahun 1835,
media ini berbasis di Paris, Perancis. AFP telah menjadi sumber berita
terpercaya bagi media di seluruh dunia dengan jaringan luas yang mencakup
151 negara.
Baca Juga:
Program Makan Bergizi Gratis: Kepala BGN Akui Butuh Tambahan Anggaran
Rp100 Triliun
Sementara itu, tokoh politik nasional, salah satunya Sarmuji, Sekretaris
Jenderal Partai Golkar, menyebut program MBG sebagai langkah positif yang
cukup menonjol di bidang ekonomi. “Dalam kaca mata kami, yang menonjol
adalah program makan bergizi, hilirisasi dan industrialisasi, pemberantasan
judi online, pemberantasan mafia tanah, dan penurunan stunting,” ucapnya
pada Senin, 20 Januari 2025.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk merealisasikan swasembada
pangan dan energi. Dalam acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia,
Kamis, 16 Januari 2025 lalu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahnya akan
bergerak cepat untuk memenuhi target tersebut. “Ini baru tiga bulan. Tunggu,
sabar sedikit. Mungkin bulan kelima atau keenam saudara akan merasakan. Kita
sekarang lari, kita akan cepat, kita akan bergerak dengan secepat-cepatnya,”
ujar Prabowo.
Ia juga optimistis terhadap target pertumbuhan ekonomi serta kemampuan
Indonesia mencapai swasembada pangan dalam waktu kurang dari empat
tahun.
Kendati begitu, tidak semua kebijakan pemerintah dalam 100 hari ini
berjalan tanpa kritik. Wacana pengampunan koruptor, misalnya, menuai
kontroversi dan perdebatan publik. Selain itu, langkah pemerintah dalam
membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi perhatian,
terutama terkait dampaknya terhadap pendapatan negara.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Jazilul Fawaid, menilai angka ini
menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, ia mengingatkan
agar pemerintah tidak cepat berpuas diri. “Seratus hari pertama dari lima
tahun tentu belum apa-apa. Bahwa hal itu menjadi indikator positif dan modal
kepercayaan publik iya, tetapi harus dijawab dengan kinerja konkret di
lapangan,” ujarnya pada Senin, 20 Januari 2025.
Dengan capaian dan tantangan yang ada, pemerintahan Prabowo-Gibran masih
memiliki perjalanan panjang untuk memenuhi janji-janji mereka. Program
prioritas seperti MBG, penghapusan utang UMKM, pembangunan tiga juta rumah
per tahun, serta swasembada pangan dan energi akan menjadi ujian sejauh mana
pemerintah mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.[]
