 |
| Plt. Sekda Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah membuka Aceh Economic Forum (AEF) Tahun 2025 di The Pade Hotel, Kamis (16/1/2025). (Foto: Humas Pemprov Aceh). |
Dalam Aceh Economic Forum, Plt Sekda Aceh Muhammad Diwarsyah tegaskan komitmen
pemerintah mendongkrak ekonomi melalui pelatihan, permodalan UMKM, hingga
penguatan sektor pertanian dan hilirisasi.
Aceh Besar – Pemerintah Aceh berkomitmen menjalankan
kebijakan strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat,
sekaligus mempercepat pengurangan angka kemiskinan.
Hal ini disampaikan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Diwarsyah,
saat memberikan sambutan dalam acara Aceh Economic Forum yang digelar oleh
Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh di Ballroom The Pade Hotel, Kamis, 16
Januari 2025.
“Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi terus didorong guna mempercepat
pengurangan angka kemiskinan,” ujar Diwarsyah.
Menurut Diwarsyah, pemerintah telah menjalankan sejumlah program, seperti
pelatihan keterampilan kerja dan penyediaan akses permodalan untuk Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, penguatan sektor pendidikan dan
kesehatan juga menjadi fokus utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang
lebih produktif dan kompetitif.
Pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor
03/INSTR/2023, yang mewajibkan penggunaan produk-produk lokal Aceh oleh
pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, SKPA, BUMN/BUMD, dan sektor jasa
hospitality.
Baca Juga:
KEK Arun Lhokseumawe Diharapkan Jadi Penggerak Ekonomi Berkelanjutan Aceh
“Instruksi ini mendorong promosi serta penggunaan produk-produk Aceh dalam
berbagai kegiatan kedinasan. Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,
membuka lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta
mengendalikan inflasi,” jelas Diwarsyah.
Diwarsyah juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Bank
Indonesia, dunia usaha, dan akademisi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan.
“Pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi antara sektor publik
dan swasta sangat penting. Kemitraan ini harus mencakup pendampingan bagi
usaha kecil, pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar
wilayah, serta peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat di berbagai
lapisan,” tuturnya.
Pertanian dan Hilirisasi Jadi Prioritas
Sementara itu, Kepala BI Perwakilan Aceh, Rony Widijarto, menyoroti peran
sektor pertanian sebagai kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Aceh.
Menurutnya, digitalisasi dan mekanisasi harus dilakukan untuk meningkatkan
produksi pertanian.
“Digitalisasi dan mekanisasi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan
produksi pertanian,” kata Rony.
Namun, ia juga menyoroti bahwa sebagian besar produk pertanian Aceh masih
diolah di Sumatera Utara. Oleh karena itu, Rony mendorong semua pihak untuk
mempercepat hilirisasi pertanian di Aceh.
Baca Juga:
Angka Kemiskinan di Aceh Turun 1,59 Persen, Tertinggi dalam Empat Tahun Terakhir
“Jika hilirisasi dan peningkatan produk pertanian di Aceh berjalan baik, maka
pertumbuhan ekonomi Aceh juga akan terus meningkat,” tambahnya.
Acara Aceh Economic Forum ini turut menghadirkan diskusi panel yang diisi oleh
sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai Aceh Safuadi, Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri
Lampung Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc, Kepala Badan Pusat Statistik
(BPS) Aceh Ahmadriswan, dan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Aceh
Aliasuddin.
Diskusi ini membahas berbagai strategi dalam meningkatkan perekonomian Aceh,
termasuk pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan potensi lokal
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. []
