Ketua GPIM, Zulhadi. (Foto: Dok. Koran Aceh).
GPIM mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus korupsi wastafel di
Aceh, termasuk keterlibatan aktor intelektual dan pejabat tinggi.
Banda Aceh – Gerakan Pemuda Iskandar Muda (GPIM) mendesak penegak hukum
untuk memperdalam penyidikan kasus korupsi pengadaan wastafel di Dinas
Pendidikan Aceh. Ketua GPIM, Zulhadi, menegaskan bahwa penyidikan tidak boleh
berhenti pada pelaku teknis, tetapi juga menyasar aktor intelektual dan
pejabat tinggi yang diduga terlibat.
Baca Juga:
Pemuda Aceh Reformasi (PAR) Korwil Aceh Tamiang Desak Audit Pengelolaan Dana Desa Kaloy
“Kami meminta penyidik agar tidak hanya menetapkan tersangka dari level
pelaksana teknis. Berdasarkan fakta di persidangan, dugaan kuat keterlibatan
mantan Gubernur, mantan Sekda Aceh, dan mantan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh (BPKA) pada saat itu harus diusut tuntas,” ujar Zulhadi dalam
keterangan yang diterima koranaceh.net, Sabtu, 18 Januari 2025.
Kasus korupsi ini bermula dari proyek pengadaan wastafel yang digagas sebagai
langkah mitigasi COVID-19 di sekolah-sekolah. Namun, proyek tersebut justru
menjadi ajang penggelembungan harga hingga miliaran rupiah. “Proyek ini
awalnya diharapkan membantu masyarakat menghadapi pandemi. Tapi yang terjadi
justru sebaliknya, anggaran yang seharusnya untuk kepentingan rakyat
disalahgunakan,” kata Zulhadi.
Baca Juga:
Sengketa Hasil Pilkada Aceh Timur 2024 Dibahas di MK, Soroti Dugaan Kecurangan TSM
GPIM menilai kasus ini menjadi ujian besar bagi penegak hukum di Aceh. Ia
berharap penyidik menunjukkan komitmen serius dalam memberantas korupsi tanpa
pandang bulu. “Ini momentum untuk membersihkan birokrasi dari praktik korupsi.
Jika pejabat tinggi terbukti terlibat, mereka harus bertanggung jawab di depan
hukum,” tegasnya.
Masyarakat Aceh kini menunggu keberanian dan ketegasan penyidik dalam
menangani kasus ini. Gerakan Pemuda Iskandar Muda pun berkomitmen untuk terus
mengawal proses hukum hingga tuntas demi memastikan keadilan ditegakkan. []
