Hamdan Budiman
*Pemred Koran Aceh
Pelantikan Nasri Djalal sebagai Kepala BPMA membawa harapan baru bagi
pengelolaan migas Aceh yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan
rakyat.
koranaceh.net | Setelah adanya polemik tentang rekrutmen
Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), muncul berbagai opini dan kritik yang
menuntut adanya transparansi dan keadilan dalam proses seleksi.
Polemik ini makin memanas ketika Pengawas BPMA Muzakir Manaf, Gubernur
terpilih waktu itu, meminta agar rekrutmen BPMA untuk ditunda.
Permintaan ini tidak lepas dari sorotan publik, yang mengharapkan seleksi
dilakukan oleh Gubernur Aceh yang definitif, termasuk dengan munculnya gugatan
dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
mengenai proses seleksi yang dinilai tidak fair.
Apalagi ketika Pj Gubernur Aceh dijabat Om Bus, malah merekomendasi
orang-orangnya yang tidak masuk akal untuk jadi Ketau BPMA, karena latar
belakang tidak menjadi pertimbangan bagi Om Bus, yang penting orang
dekatnya.
Baca Juga:
Mualem Bisa Mulai Dari Pembenahan BPMA & BPKS
Seleksi ini menjadi sorotan karena BPMA berperan penting dalam pengelolaan
sumber daya migas di Aceh.
Masyarakat Aceh tentu berharap agar pengelolaan migas tidak hanya
menguntungkan segelintir orang, tetapi juga memberikan dampak positif bagi
kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Kenyataan ini menuntut agar pelantikan BPMA dilakukan dengan penuh
kehati-hatian dan pertimbangan yang matang, mengingat sumber daya alam yang
dikelola adalah milik bersama.
Setelah berbagai dinamika yang terjadi, Nasri Djalal akhirnya dilantik sebagai
Kepala BPMA hari ini Kamis, 16 Januari 2025. Nizar Saputra, seorang team lead
facility engineer di PETRONAS Carigali Indonesia.
 |
Nasri Djalal. (Foto: Dok Koran Aceh). |
Nasri juga menjabat sebagai Kepala Divisi Akuntansi, Perpajakan, dan
Manajemen Risiko di BPMA dengan latar belakang pendidikan di bidang
akuntansi, dan gelar Magister Sains Akuntansi dan sertifikasi Chartered
Accountant (CA).
Pelantikan ini membawa harapan baru bagi rakyat Aceh. Namun, harapan tersebut
harus diiringi dengan kinerja yang nyata dan berkomitmen untuk menempatkan
kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
BPMA perlu menjawab keraguan masyarakat dengan menunjukkan akuntabilitas dalam
setiap langkahnya. Kinerja BPMA ke depan harus mampu memberikan manfaat
maksimal.
Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan meningkatkan transparansi
dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.
Baca Juga:
Muzakir Manaf Minta Pemilihan Kepala BPMA Ditunda Dulu
Masyarakat Aceh perlu mengetahui bagaimana setiap rupiah dari hasil migas
digunakan. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan langsung dampak positif
dari pengelolaan migas yang baik.
Selain itu, pemasukan daerah dari BPMA juga diharapkan dapat mengedepankan
program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti
pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Sumber daya migas yang melimpah seyogianya dapat digunakan untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat Aceh secara keseluruhan.
Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah
dan masyarakat sipil, sangat diperlukan. Dalam menjalankan tugasnya, BPMA
harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Baca Juga:
Sycophant atau Para Pembisik
Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak
merusak ekosistem dan mengancam kehidupan masyarakat yang bergantung pada
sumber daya alam tersebut.
Kebijakan yang ramah lingkungan akan menciptakan keseimbangan antara
pengembangan ekonomi dan pelestarian alam.
Pelantikan Nasri Djalal sebagai Kepala BPMA menjadi titik tolak baru bagi
pengelolaan migas di Aceh. Masyarakat Aceh menaruh harapan besar terhadap
kinerja BPMA untuk memberikan manfaat yang nyata.
Dengan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan, BPMA
dapat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh.
Harapannya, setiap langkah yang diambil oleh BPMA akan sejalan dengan aspirasi
masyarakat, guna mewujudkan Aceh yang lebih baik dan sejahtera.[]