 |
|
Ilustrasi tes CPNS dan PPKK. (Foto: Antara Foro/Raisan Al Farisi). |
Ombudsman RI ingatkan dampak penundaan terhadap pelayanan publik. DPR desak percepatan keputusan pemerintah mengangkat CPNS
dan PPPK di tahun 2025.
koranaceh.net | Jakarta ‒ Penundaan
pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2024 menjadi
sorotan berbagai pihak. Ombudsman RI menilai bahwa kebijakan ini berpotensi
mengganggu pelayanan publik, terutama di sektor-sektor strategis seperti
kesehatan dan pendidikan.
Sementara itu, DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mempercepat
keputusan terkait pengangkatan CASN agar tidak berlarut-larut.
Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menegaskan bahwa keberadaan
CASN sangat penting dalam menjaga efektivitas birokrasi dan pelayanan publik
di berbagai instansi.
“Penundaan pengangkatan CASN berkaitan dengan efektivitas pelayanan publik.
CASN sebagai motor birokrasi sangat penting dalam peningkatan pelayanan
publik di instansinya masing-masing,” kata Robert dalam keterangan
resminya pada Selasa (11/3/2025).
Ia melanjutkan, ribuan CASN tenaga kesehatan di suatu daerah yang belum di
angkat dalam waktu lama, bakal berakibat pada terganggunya layanan
kesehatan. Menurut Robert, pemerintah perlu mengukur kerugian publik akibat penundaan
ini. Selain berdampak pada layanan publik, ada potensi maladministrasi dalam
proses kepegawaian CASN.
Oleh karena itu, sambungnya, Ombudsman mendorong pemerintah untuk mencari
solusi atas penundaan tersebut, seperti kompensasi atau pendekatan lain yang
lebih akomodatif bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi.
Selain itu, Ombudsman juga meminta pemerintah untuk bersikap transparan
terkait alasan di balik penundaan pengangkatan CASN 2024. Kepastian
informasi, tutur Robert, akan membantu peserta dalam menyiapkan
langkah-langkah antisipatif, “agar tidak terjebak dalam ketidakpastian
ekonomi,” tegasnya.
Sebagai upaya penyelesaian, Ombudsman menyarankan agar pemerintah melakukan
pengangkatan CASN secara bertahap bagi instansi yang telah siap secara
administratif dan finansial. Dari 602 instansi yang terlibat, sebanyak 207 di antaranya meminta
penundaan pengangkatan dengan alasan penataan formasi dan pembaruan
administrasi.
“Kemenpan-RB maupun BKN wajib memastikan bahwa 395 instansi yang sudah siap
untuk segera melakukan pengangkatan terhadap para CASN yang telah lulus
tanpa harus dilakukan sekaligus (serentak),” ujar Robert.
Tak hanya itu, Ombudsman juga menekankan pentingnya regulasi khusus untuk
menjamin kepastian hukum terkait pengangkatan CASN 2024. Selain itu, ia
berharap perbedaan tafsir antara Komisi II DPR RI dan pemerintah terkait
hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dapat segera diselesaikan agar situasi
tetap kondusif.
Terakhir, Ombudsman RI juga mengingatkan masyarakat yang merasa dirugikan dalam proses seleksi CASN 2024 untuk melapor ke instansi terkait, seperti Kemenpan-RB dan BKN. Jika tidak mendapatkan penyelesaian, mereka bisa mengajukan pengaduan ke Ombudsman melalui kanal resmi di pusat maupun perwakilan di 34 provinsi.
Sementara itu, DPR RI juga memberikan perhatian terhadap isu ini. Wakil
Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pemerintah akan
mengumumkan keputusan mengenai percepatan pengangkatan CPNS dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat pekan depan.
“Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan,” kata
Dasco usai kunjungan kerja di Pasar Kramat Jati, Jakarta, pada Jumat (14/5/2025), seperti dikutip dari Antara.
Menurut Dasco, DPR telah memberikan masukan kepada pemerintah agar
dilakukan simulasi-simulasi percepatan pengangkatan CASN. Ia juga menegaskan
bahwa DPR menginginkan semua CPNS dan PPPK yang telah lulus seleksi diangkat
pada tahun 2025.
“Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat
pendataan, merapikan pendataan, dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan
PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025,” jelas
politisi dari partai Gerindra ini, dikutip dari bisnis.com.
Seusai gelaran “Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah”, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa proses pengangkatan
CASN 2024 saat ini tengah dalam tahap penyelesaian. “Ya, lagi diurus semuanya,” kata Prabowo di Plaza Insan Berprestasi, Kantor
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat,
Kamis (13/3/2025).
Sebelumnya, pada Selasa (4/3/2025) pekan lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemenpan-RB) mengumumkan bahwa pengangkatan CPNS yang awalnya
direncanakan pertengahan 2025 akan ditunda hingga Oktober 2025.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan penyesuaian ini dilakukan untuk
menata proses pengangkatan agar lebih terstruktur dan seragam antar
instansi. “Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu
karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” ujar Rini. [msr]
