Sumatera tenggelam, tapi status bencana nasional nihil. Warga tiga provinsi berjuang mandiri melawan krisis ekologi dan lambannya negara.
koranaceh.net | Editorial – Hujan belum lagi berhenti sejak malam itu ketika air mulai merayap masuk ke rumah-rumah warga di berbagai daerah di Aceh. Pada dini hari, ketinggian air telah mencapai pinggang orang dewasa. Lampu padam. Jaringan telekomunikasi lenyap. Suara teriakan meminta tolong bercampur dentuman kayu yang dihanyutkan arus deras. Bagi banyak keluarga, itu adalah awal dari hari paling kelam dalam hidup mereka.
Namun tragedi itu tidak berhenti di Aceh. Dari Nias, Tapanuli, Mandailing Natal, Padang Pariaman, hingga Pesisir Selatan, Sumatera seperti tenggelam bersama hujan yang tak pernah selesai. Dalam dua minggu, lebih dari seratus ribu warga terpaksa mengungsi. Puluhan ribu rumah terendam. Jalan nasional putus. Jembatan ambruk. Sungai meluap bagai tak lagi mengenali batasnya.
Di satu sisi, masyarakat menjerit. Namun di sisi lain, pemerintah pusat masih menimbang, menghitung, dan membatasi dalam satu kalimat pendek: belum cukup alasan untuk menyebutnya bencana nasional.
Air Naik Lebih Cepat daripada Peringatan Datang
Di Aceh Tenggara, sirine peringatan dini banjir nyaris tak berfungsi. Di Padang, warga mengandalkan grup WhatsApp untuk mengetahui ketinggian air sungai. Di Deliserdang, air bah datang begitu tiba-tiba sehingga puluhan kendaraan terseret ke badan sungai.
Satu fakta mencolok: air naik lebih cepat daripada mitigasi negara bergerak.
BMKG telah mengeluarkan peringatan cuaca ekstrem sejak jauh hari, tetapi kerentanan ekologis di Sumatera membuat peringatan itu tidak lebih dari catatan di halaman web—tidak diubah menjadi kebijakan siap-siaga di lapangan.
“Kami Menyelamatkan Diri Sendiri”
Di Aceh Utara, seorang ibu menggendong dua anaknya sambil menyeberangi arus yang mencapai dada. Ia tidak menunggu perahu karet yang tak kunjung tiba. “Kalau menunggu bantuan, kami sudah hanyut,” katanya, mata sembab oleh lelah dan trauma.
Di Tapanuli Selatan, sekelompok pemuda desa membuat rakit darurat dari drum plastik dan papan bekas untuk menyelamatkan lansia yang terjebak di dalam rumah.
Di Sumatera Barat, warga bekerja bak pasukan tanggap darurat: menggotong korban, mengatur logistik, hingga menggelar dapur umum seadanya.
Pada akhirnya, masyarakat menjadi petugas SAR bagi dirinya sendiri—sebuah ironi di negeri yang memiliki badan penanggulangan bencana terbesar di Asia Tenggara.
Mengapa Negara Tak Juga Menetapkan Bencana Nasional?
Pertanyaan ini menggema bukan hanya di media sosial, tetapi juga di tenda-tenda pengungsian. Ada tiga alasan utama yang selalu disebutkan pemerintah:
1. Pemerintah daerah masih dinilai mampu menangani
Faktanya, sejumlah kabupaten kehabisan anggaran tanggap darurat dalam 48 jam pertama. Gudang logistik kosong, alat berat tidak tersedia, dan tenaga SAR sangat minim.
2. Indikator korban dan kerusakan ‘belum memenuhi syarat’
Kategori ini sering dibandingkan dengan bencana ekstrem seperti tsunami 2004. Padahal, skala bencana hidrometeorologi saat ini tersebar di tiga provinsi sekaligus—cakupan regional yang jarang terjadi dalam dekade terakhir.
3. Pertimbangan politik dan ekonomi
Status bencana nasional dapat memaksa negara mengalihkan anggaran besar, menghentikan sementara proyek strategis, hingga mengambil alih penuh komando daerah. Dan ini, bagi sebagian elit, bukan keputusan yang ingin mereka ambil.
Dengan kata lain, definisi bencana nasional lebih banyak ditentukan oleh kepentingan administrasi negara, bukan oleh realitas penderitaan masyarakat.
Kerusakan Ekologis: Bencana yang Disiapkan Manusia
Runtuhan ekologi Sumatera sudah terlalu parah untuk mengelak. Tiga dekade deforestasi, izin tambang, pembukaan kebun, hingga pembangunan di daerah resapan membuat bentang alam kehilangan kemampuan menahan air. Hujan yang sebelumnya dapat ditampung sungai dan hutan kini berubah menjadi ancaman yang mengalir tak terkendali.
Sungai-sungai besar seperti Krueng Peusangan, Batang Kuranji, dan Sungai Barumun mengalami sedimentasi parah. Dataran rendah tak lagi punya jalur limpasan aman. Lereng curam kehilangan akar-akar yang dulu mencengkeram kuat tanahnya. Akibatnya, ketika awan gelap hanya sedikit lebih berat, Sumatera langsung porak-poranda.
Suara dari Lapangan: “Kami Tak Butuh Simpati, Kami Butuh Negara Hadir”
Para relawan, masyarakat adat, organisasi pemuda, dan lembaga kemanusiaan bekerja tanpa henti. Namun kapasitas mereka tidak sebanding dengan skala bencana.
Seorang relawan di Aceh Tengah berkata lirih: “Pemerintah datang bawa rombongan. Foto-foto. Janji-janji. Setelah itu pergi. Besok kami masih di sini, membantu korban dengan tenaga tersisa.”
Di Sumatera Barat, seorang pengungsi memberi pernyataan yang menggugah: “Kami bukan menunggu belas kasihan. Kami hanya ingin negara melakukan kewajibannya.”
Ketika Sebuah Bencana Tak Lagi Disebut Bencana
Penetapan bencana nasional sebenarnya bukan sekadar status. Ia adalah pengakuan negara bahwa situasi telah melewati batas kemampuan daerah, bahwa penderitaan rakyat tidak bisa ditangani secara parsial, dan bahwa seluruh perangkat negara harus turun tangan.
Ketika Sumatera tenggelam tetapi status itu tidak kunjung diucapkan, pesan yang dirasakan rakyat sangat jelas: bahwa luka mereka tidak cukup besar untuk menarik perhatian penuh negara.
Sumatera Kembali Berdiri atau Tenggelam Lagi?
Bencana kali ini bukan yang terakhir—dan tidak akan menjadi yang terakhir—jika pola tata kelola lingkungan tetap seperti sekarang. Sumatera berdiri di atas fondasi ekologis yang rapuh, sementara kebijakan yang seharusnya memperkuatnya justru sering mempercepat keruntuhan.
Pertanyaannya kini bukan lagi kapan hujan berhenti, tetapi kapan negara benar-benar hadir.
Karena bagi jutaan warga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, negara hadir bukan di podium konferensi pers—tetapi di hari paling gelap ketika mereka membutuhkan pertolongan. []
